Makalah
Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sejak Woodrow Wilson “menggegerkan”
publik Amerika Serikat melalui tulisannya yang berjudul The Study of Administration (1887) pada jurnal Political Science Quarterly, administrasi negara mulai berkembang
sampai ke antero dunia, termasuk ke Indonesia. Sejak dekade
1990an, administrasi negara telah berkembang pesat dibandingkan zamannya
Wilson. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ilmu administrasi negara
begitu masif terjadi di negara
asalnya Amerika Serikat dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya seperti Inggris,
Kanada, Australia dan Selandia Baru. Sedangkan di negara-negara berkembang,
dinamika administrasi negara tidak begitu intens
karena masih kuatnya kontrol politik, birokrasi dan budaya.
konsep dan paradigma administrasi
negara yang berkembang di Indonesia diimpor dari luar. Teori tentang kebijakan
publik, teori manajemen publik dan teori governance
adalah teori yang lahir di Barat, yang kemudian diadopsi oleh kalangan
akademisi dan praktisi administrasi negara di Indonesia. Sampai saat ini,
penulis belum menemukan satu pun tulisan atau pun buku tentang teori
administrasi negara yang ”asli” Indonesia. Kebanyakan, buku-buku tentang teori
administrasi negara yang ditulis oleh orang Indonesia dan beredar di Indonesia
merupakan buku-buku yang mencuplik teori-teori administrasi negara dari luar
dengan sedikit modifikasi (threatment)
dan tambahan di sana-sini dengan kasus Indonesia. Fenomena ini jika dibiarkan
berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan hilangnya
kemandirian dan identitas administrasi negara Indonesia.
Keilmuwan administrasi negara di
Indonesia berlangsung dalam kondisi yang dinamis sudah terasa sejak terjadinya
reformasi politik di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya Orde Baru tahun
1998 hingga saat ini., dialektika keilmuwan administrasi terjadi begitu hangat.
Masing-masing jurusan/departemen/program studi yang menawarkan pendidikan
administrasi negara di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia memiliki
cakrawala keilmuwan yang berbeda satu sama lain. Labih jauh, hal ini
menimbulkan perspentif yang berbeda dalam memandang dan menjalankan pendidikan
administrasi negara. Dalam konteks kekinian, perkembangan dan dinamika yang
sangat menarik untuk disoroti adalah dialektika dan perdebatan tentang
administrasi ”negara” dan administrasi ”publik”. Sekilas, persoalan ini
terkesan sederhana karena hanya menyangkut masalah nama (label). Namun, lebih dari itu, perkembangan dan dinamika ini
memiliki akar filosofis dan historis yang panjang serta layak untuk dianalisis
karena berkaitan dengan identitas administrasi negara Indonesia itu sendiri.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian
Administrasi
Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik,
yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi
mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari
administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu
kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak.
Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat
mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan
pemerintahan atau administrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai
berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.
Administrasi negara juga mempunyai
banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori.
Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan
lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi
negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan
publik.
Terdapat hubungan interaktif antara
administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur
lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi
penampilan (performance) administrasi negara.
2. Sejarah Pertumbuhan Administrasi
Negara
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali
sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan
diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang
tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk
administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih
menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan
kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak
dipandang sebagai administrasi "of the public", tetapi sebaliknya
adalah administrasi “for the public".
Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini
telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam "Pidato
Pemakaman" Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti -
bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang
dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 -
18 tonggak kemapanan administrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan
oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi
negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara
ini merdeka.
Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri.
Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri.
Wajah administasi suatu negara
merupakan produk dari sistem politik, posisi perkembangan ekonomi dan sosial
dari negara yang bersangkutan, di samping sebaliknya dalam banyak hal
administrasi negara juga menentukan penampilan sistem politik, perkembangan
ekonomi dan kualitas sosial negara itu. Oleh karena itu seharusnya diskusi
tentang sejarah administrasi negara Republik Indonesia ini dilakukan di
tengah-tengah dan bersamaan dengan pembahasan tentang sejarah pemerintahan dan
politik. Tetapi penulis berpendapat bahwa jika cara itu ditempuh, maka pembaca
akan dituntut untuk menyerap terlalu banyak tema informasi sekaligus sehingga
menyulitkan penyerapan dan pemahamannya. Atas dasar itu "sejarah" administrasi
RI disajikan dalam bab tersendiri di sini. Namun harus dicatat, bahwa karena
konsep-konsep perubahan, penyempurnaan, modernisasi atau reformasi administrasi
dipraktikkan oleh hampir semua pemerintahan, maka uraian tentang konsep-konsep
ini tidak dapat dipandang sebagai perkembangan praktik yang linear dari
administrasi negara RI melainkan lebih banyak menunjuk pada perkembangan
popularitas konsep itu di kalangan para pejabat dan ilmuwan administrasi.
Menurut bacaan penulis, istilah yang digunakan oleh pejabat dan ilmuwan kita
secara berturut-turut adalah: rasionalisasi administrasi, administrasi
pembangunan, penyempurnaan administrasi, reformasi administrasi, dan
pembaharuan atau modernisasi administrasi. Model, konsep atau istilah ini sudah
mulai dikenal pada fase pendahulunya dan biasanya masih pula dipakai pada fase
sesudahnya. Dengan kata lain, penggunaan atau penerapan suatu model tidak
berarti hilangnya model yang lain, atau tidak berlebihan jika dikatakan bahwa
apa yang dimaksudkan "model" di bawah ini sebenarnya hanyalah
"mode" penggunaan istilah --dengan nama yang berbeda memiliki esensi
yang sama.
4. Perkembangan Administrasi Negara di
Indonesia dilihat dari Aspek Iptek
Aspek kognitif dan komunikasi
manusia, karena penggunaanya tetap manusia dan perangkat indonesia saat ini
sedang membangun dan kemajuan iptek dari negara lain juga sedang mempengarhui
secara deras perkembangan iptek di indonesia. pegawai administrasi, bahkan
seorang insinyur sipil yang menggunakan program mempunyai kesempatan luas pada
industri yang berbasiskan iptek, sektor jasa dan pertanian. selanjutnya bila
dilihat dari segi neraca perdagangan kedua negara, dalam semua hal yang
berkaitan dengan kebijakan dan administrasi. dan dijadikan salah satu aspek
utama dalam pembangunan pertanian di india.
5. Perkembangan Ilmu Administrasi
Negara Di Indonesia
Perkembangan
Ilmu Administrasi Negara di Indonesia
Ilmu
Administrasi pada Waktu Pemerintahan Hindia Belanda dan Pengaruh Administrasi
Militer
1.
Penggunaan istilah administrasi di
bidang pemerintahan pada pemerintahan Hindia Belanda.
2.
Pembagian wilayah administrasi.
3.
Lembaga-lembaga pemerintah Hindia
Belanda.
4.
Susunan organisasi pemerintah Hindia
Belanda.
5.
Daerah-daerah Otonom.
6.
Istilah administrasi di bidang hukum
dan di bidang perekonomian.
7.
Pengaruh Administrasi Militair pada
waktu Perang Dunia II.
Perkembangan Administrasi sesudah Kemerdekaan
Praktik-praktik administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda,
baik di bidang Pemerintahan, Hukum dan Perekonomian. Namun praktik-praktik
administrasi tersebut, dimonopoli oleh orang-orang Belanda. Sehingga ilmu
Administrasi kenyataannya menjadi milik bangsa penjajah. Orang-orang Indonesia
hanya sekedar sebagai pelaksana saja. Mereka pada umumnya hanya memiliki
pangkat sebagai Mandor/Krani, Juru Tulis (Klerk), sehingga mereka hanya
mengenal arti administrasi dalam arti sempit. Pengaruh keberhasilan
Administrasi Militer pada Perang Dunia II, menyebabkan bangsa-bangsa di dunia banyak
mempelajari ilmu administrasi. Menyadari atas kekurangannya di bidang
administrasi, pemerintah Indonesia mendatangkan Misi Ahli dari Amerika Serikat
untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Akhirnya Misi Ahli memberikan
rekomendasinya, yaitu: Perlunya “Pendidikan dan Latihan Administrasi di
Indonesia” (Training for Administration in Indonesia).
Pengelompokan
Ilmu Administrasi Pengelompokan Ilmu Administrasi terdiri atas
(a)
pengelompokan yang bersifat
administrasi umum,
(b)
pengelompokan di bidang pembangunan,
(c)
yang bersifat sektoral, dan
(d)
pengelompokan atas dasar Pelayanan
administratif (administrative services).
Pengelompokan yang terakhir yaitu pelayanan administratif
dilakukan oleh satuan kerja yang disebut dengan Kantor (Perkantoran) atau
Manajemen Kantor (Perkantoran). Administrasi Perkantoran bertugas membantu
pelaksanaan tugas pokok/tujuan Organisasi/Badan Usaha. Administrasi
Kantor/Perkantoran biasanya disebut “Sekretariat” atau “Tata Usaha” yang
bertugas melakukan pelayanan administratif, berupa urusan: Kerumahtanggaan,
Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, dan sebagainya yang bersifat pelayanan
intern (internal services). Perkembangan Administrasi Sebagai Ilmu Pengalaman
dan Penelitian Hennry Fayol dalam Mengembangkan lmu Administrasi
1.
Upaya yang dilakukan oleh Henry
Fayol dalam usaha menyelamatkan industri pertambangan yang mengalami
kemunduran.
2.
Alasan diperlukan latihan dan teori
Administrasi, serta upaya yang dilakukan oleh Henry Fayol untuk memenuhi
kebutuhan tersebut.
3.
Alasan diperlukan pengajaran
Administrasi yang bersitat umum, menurut Henry Fayol.
4.
Alasan Henry Fayol menganjurkan
latihan Administrasi bagi jabatan pimpinan.
5.
Upaya yang dianjurkan oleh Henry
Fayol untuk mengembangkan teori administrasi. Hasil Penelitian Henry Fayol 1.
6. Sistem
Administrasi Negara Indonesia
Sistem Administrasi Negara Indonesia
1.
Sistem administrasi negara Indonesia
haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional.
2.
Landasan, tujuan, dan asas sistem
administrasi negara adalah sama dengan landasan, tujuan, dan asas sistem
nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3.
Penyempurnaan dan perbaikan terhadap
sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas administrasi.
Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap sistem administrasi,
agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
4.
Selama Orde Baru telah dilakukan
usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem administrasi negara.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Teori dan konsep administrasi negara telah berkembang dengan
pesat. Dari segi keilmuwan, wacana keilmuwan administrasi negara di beberapa
negara maju dan di Indonesia mengalami dinamika yang sangat intens. Namun, kita
masih banyak mencaplok teori-teori dari luar untuk membentuk teori. Salah satu
teori administrasi negara yang menjadi mainstream adalah teori kebijakan
publik. Teori kebijakan publik mengajarkan cara merumuskan kebijakan publik
yang baik dan benar. Dalam merumuskan kebijakan publik, peran analisis
kebijakan sangat vital dalam memilih alternatif kebijakan yang memiliki manfaat
yang paing tinggi. Sebagai upaya membentuk kemandirian dan identitas
administrasi negara di Indonesia sudah saatnya akademisi administrasi negara
menggali nilai-nilai lokal yang berkembang di Indonesia guna merancang teori
yang mencerminkan identitas kita sebagai bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
·
Cleland, David I., dan King, William
R. (1975). Systems Analysis and Project Management. New York: Mc Graw-Hill Inc.
·
Caiden, Gerald E. Administrative
Reform. Allen Lane The Peguin Press.
·
Purwanto, Erwan
Agus. 2005. “Pelayanan Publik Partisipatif ”. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Editor: Agus
Dwiyanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar